FIQIH MUAMALAH

FIQIH MUAMALAH

  March 05, 2020    Ilmu Hukum Indonesia

---

Pengertian fiqih muamalah

Fikih muamalah terdiri dari 2 kata yakni Fiqih dan muamalah

“Fiqih” Berasal dari bahasa Arab yang diambil dari akar kata faqaha-yafqahu yang bermakna al-fahmu  (paham). Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari muslim sebagai berikut:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

Artinya:

Barangsiapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.

Sedangkan secara istilah, fikih berarti:

العلم بأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفسيلية

Artinya: 

Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘amaliyyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (rinci).

Unsur-unsur yang perlu diingat

1. Ilmu

2. Hukum syara’

3. ‘Amaliyyah 

4. Digali/diperoleh

5. Dalil-dalil yang terperinci

Dengan kata lain, fiqih berarti kumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (mukallaf) yang digali dari dalil-dalil yang rinci.

“Muamalah” berasal dari kata ‘amala-yu’amilu-mu’amalatan yang secara etimologi (bahasa) semakna dengan kata mufa’alatan  yakni saling berbuat, saling bertindak, saling mengamalkan atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dengan orang yang lain”. (Amir Syarifuddin, 2003)  Kata ini menggambarkan adanya suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu oengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit.

Muamalah dalam arti luas yaitu “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhwrawi pengertian ini diutarakan oleh al-Dimyati dalam bukunya I’anah al-Thalibin.  Sedangkan menurut Yusuf Musa “muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.(Abdul Madjid, 1986)

Jadi, berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa muamalah dalam arti luas yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur segala kegiatan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi baik itu yang berhubungan dengan harta benda maupun yang berhubungan dengan  perkawinan, peradilan dan waris.

Muamalah dalam arti sempit,  Menurut Hudhari Byk yang dikutip oleh (Hendi Suhendi, 2005), “muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat”,  sedangkan Menurut Rasyid Ridha, “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.  Adapun Ali Fikri memberikan definisi muamalah sebagai ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia untuk saling tukar menukar harta benda atau yang bermanfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. Jadi, muamalah dalam arti sempit inilah yang menjadi pembahasan dalam mata kuliah ini. 

Olehkarenanya jika kata fiqih dan muamalah disatukan dalam sebuah pengertian maka dapat diartikan sebagai  ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan khususnya dalam bidang pertukaran harta benda (mal), misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dll”.

Tujuannya adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan hidup mereka. (Dede Rosyada, 1993)

Adapun ciri utama fiqih muamalah adalah adanya kepentingan untuk memperoleh keuntungan (profit) dalam pelaksanaannya. Berbeda halnya dengan fiqh ibadah yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah tanpa adanya tendensi untuk kepentingan material.

Pembagian fikih muamalah

1. Al-Muamalah al-Adabiyah, yaitu muamalah yang mengkaji manusia sebagai subjek dalam kegiatan muamalah yang ditinjau dari segi tata cara tukar-menukar harta benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban dalam ijab qabul, keridaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad, jujur, hasud, dengki, dan dendam. Contoh: dalam jual-beli manusia sebagai subjek dalam hal ini tidak boleh berlaku curang, seperti mengurangi takaran, berdusta, menyembunyikan cacat barang yang hendak dijual, dll.
2. Al-Muamalah al-Madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji harta benda sebagai objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual-belikan, benda-benda yang memudaratkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya. Contoh: dalam jual beli manusia tidak diperbolehkan memperjualbelikan benda atau barang-barang yang diharamkan dalam sari’at agama Islam seperti khamar, sabu-sabu, daging babi, dll.

Oleh karena itu, dalam muamalah al-madiyah, jual beli bagi muslim bukan hanya sekadar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh rida Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual-belikan akan senantiasa dirujukkan (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah. 

Ruang lingkup fiqih muamalah

Ruang lingkup fiqih muamalah terbagi menjadi dua, yakni: (Abdul Rahman Ghazaly, 2010)

1. Al-Muamalah Al-Adabiyah. Hal-hal yang termasuk dalam Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.
2. Al-Muamalah Al-Madiyah

• Jual beli (Al-bai’ at-Tijarah)
• Gadai (rahn)
• Jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman)
• Pemindahan utang (hiwalah)
• Jatuh bangkit (taflis)
• Batasan bertindak (al-hajru)
• Perseroan atau perkongsian (al-syirkah)
• Perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah)
• Sewa-menyewa (al-Ijarah)
• Pemberian hak guna pakai (al-‘ariyah)
• Penitipan barang (wadi’ah)
• Barang temuan (al-luqathah) 
• Garapan tanah (al-muzara’ah)
• Sewa-menyewa tanah (al-mukhabarah)
• Upah (ujrah al-‘aman) 
• Gugatan (alsyuf’ah)
• Sayembara (al-ji’alah)
• Pembagian kekayaan bersama (al-qismah)
• Pemberian (al-hibah)
• Pembebasan (al-ibra‘)
• Damai (al-shulhu) dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer (al-mu’ashirah/al-muhadisah), seperti masalah bunga bank, asuransi kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

Sumber hukum fiqih muamalah

Sumber hukum fiqih Muamalah yang pertama adalah al-Qur’an

Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang muamalah (bisnis syari’ah), seperti jual-beli, perniagaan, dan perdagangan. Di antaranya terdapat beberapa ayat berikut: (Mardani, 2011)

• Jual Bell

1. Perintah mencari nafkah (QS 2: 282, QS 17: 12),
2. Perdagangan dI darat (QS 106: 2),
3. Perdagangan d! laut (QS 2: 164, QS 16:14, QS 17; 17, QS 30: 46. QS 35: 12).
4. Ridho sebagai syarat jual bell (QS 4: 29).

• Rlba

1. Hukum riba (QS2: 275, QS 2: 278, QS 3:130, QS 30: 39), 
2. Sanksi riba (QS 2: 279).

• Sewa Menyewa

1. Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang (QS 2: 280),
2. Pembatasan masa sewa (QS 28: 27), 
3. Kebolehan sewa menyewa (QS 18: 94, QS 28: 27).

• Utang Piutang

1. Memberi kelonggaran utnuk orang yang susah (QS 2: 280), 
2. Pencatatan utang (QS 2: 282-283).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang muamalah dan salah satunya yang dapat menjadi perwakilan dari keseluruhan ayat tersebut yakni:

له ما في السموات و ما في الأرض و ما بينهما و ما تحت الثرى  

Terjemahnya: 

Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di bumi dan di langit, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah, (QS. Taha: 6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dalam kegiatan muamalah hanyalah bertindak sebagai wakil dari pemilik harta yang sesungguhnya. Di mana seorang wakil hanya boleh menggunakan harta tersebut sesuai dengan ketentuan dan keinginan yang diwakilkan yaitu Allah swt.

Imam Abu Hanifah selain dikenal sebagai ulama besar yang menjadi tokoh berdirinya mazhab Hanafi, selain beliau juga merupakan seorang pebisnis yang sukses. Sang imam pernah suatu kali mengumpulkan keuntungan bisnisnya Ialu kemudian diberikan kepada ulama-ulama ahli hadis yang sudah sepuh, kemudian beliau berkata, ”Jangan memuji kecuali kepada Allah swt. Sebab ini bukan hartaku melainkan karunia Allah yang kebetulan ada padaku. 

Maka, ketika seseorang meyakini bahwa semua harta yang ada padanya adalah milik Allah swt. dia akan sadar dan memposisikan dirinya sebagai wakil dan pemegang amanah yang berkewajiban untuk menggunakan harta yang dititipkan padanya sesuai dengan aturan yang Allah berikan sebagai pemilik harta yang sesungguhnya. (Muhammad Abdul Wahab, 2018) 

Sumber hukum Fiqih Muamalah yang kedua adalah Hadis. Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Baik berupa ucapan, perbuatan, dan penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. (Syaikh Manna' Al-Qaththan, 2015)

Hadls merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran. Hadis meniadi sumber hukum, karena apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad saw. Bukanlah atas kehendak diri pribadi Beliau atau berdasarkan  hawa nafsu-Nya melainkan wahyu yang diturunkan kepada-Nya. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Najm/53: 3, sebagai berikut:

وما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى      

Terjemahnya: 

Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya.

Banyak hadis yang menlelaskan tentang fikih muamalah, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas ibn Malik, ra.  sebagai berikut:

لايؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه

Artinya: 

Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya (H.R. Bukhari Muslim).

Dari hadis tersebut kita diajarkan untuk berperilaku baik kepada sesama manusia dalam muamalah sebagaimana kita ingin diperlakukan. Oleh karena itu dalam kegiatan muamalah Akhlak menjadi kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat, karena tanpa akhlak manusia hanya akan membuka ruang persaingan yang tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli apakah muamalah itu dilakukan dengan cara yang halal atau tidak.

Sumber hukum yang ketiga dari Fiqih Muamalah adalah ljtihad. 

Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan secara maksimal, baik mengistinbathkan hukum syara' maupun dalam penerapannya. Untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum muamalah aktual seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Ijtihad inilah yang memegang peranan panting dalam mengembangkan Fikih Islam, terutama bldang muamalah.

Secara konkretnya, sumber pokok hukum Islam adalah al-Quran dan Hadis, dan sumber sumber tambahan meliputi ljma’ (kesepakatan ulama), qiyas (analogi), istihsan (kebijaksnaan hukum), kemaslahatan, ‘urf (adat istiadat), Saddu al-Zari’ah (tindakan preventif), istishab (kelangsungan hukum), fatwa shahabat Nabi saw, syar’u man qoblana (hukurn agama terdahulu). (S. Anwar, 2007) Menurut Maielis Tarjlh Muhammadiyah, bahwa sumber hukum hanya dua yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Dikatakan sebagal sumber hukum, karena kedua hal ini berasal dari wahyu (yang maha benar), Sesuatu yang belum mutlak kebenarannya (seperti litihad) tidak dapat dikatakan sebagai sumber, tetapi hanya sebagai alat untuk memahami kedua sumber hukum tadi yaitu al-Qur’an dan Hadis. Terlepas pro dan kontra tentang masalah iitihad, apakah sebagai sumber hukum atau dasar hukum maupun alat, Maka yang penting bahwa ljtihad dapat diiadikan rujukan tambahan untuk menentukan hukum muamalah, ketika al-Qur’an dan Hadis belum mengatumya.

Prinsip-prinsip fiqih muamalah

Fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalah. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini menjelaskan bahwa asas segala sesuatu ltu boleh dllakukan sampai ada dalil yang melarangnya. 
2. Muamalah dllakukan atas dasar suka-rela. Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalah sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalah. (Ahmad Azhar Basyir, 1988) Berhubung kebebasan kehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkretisasinya dalam bentuk ijab dan qabul. Subtansi yang terkandung dari ijab qabul adalah perizinan (ridho, persetujuan), sedang wahana penandanya adalah iiab dan qabul
3. Muamalah dllakukan atas dasar menarlk manfaat dan menolak mudharat. Prinsip mendatangkan maslahah dan menolak mudhorot merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh al-Qur’an dan al-Hadis. Aklbat dari prinsip ini, maka segala bentuk muamalah yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Berdasar prinsip hukum ini, menjadikan sebuah teori hukum Islam, bahwa setiap transaksi (akad) muamalah jenis apapun (termasuk dalam pasar modal) harus bebas dari unsur-unsur rlba, Najazsy, lhtikar, dan gharar.(Burhanuddin S, 2002) 
4. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Bentuk-bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan dalam Islam. Misalnya dalam akad utang-piutang dengan tanggungan barang. Dimana niali utang jauh leblh kecil dari harga barang tanggungan. Dengan ketentuan jika dalam jangka waktu yang ditentukan utang tidak dapat dilunasi, maka barang tanggungan menjadi milik berpiutang. Prinsip hukum keadllan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara (dunia) dan hidup yang abadi (akhirat).

--------------------------------

Referensi

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, (Bogor: Kencana, 2003), h. 175.

Al-Dimyati, I’anah al-Thalibin, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 2.
Abdul Majid, Pokok-Pokok Fikih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), h. 1.

Hudhari Byk dalam Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.

Ali Fikri, al-Mu’amalah al-Maliyyah wa al-Adabiyyah, h. 7.

Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 71

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fikih Muamalah. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 10-11.

Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Muhammad Abdul Wahab, Pengantar Fikih Muamalah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 14-15.

Syaikh Manna’ Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 22.

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988)

Burhanuddin S, Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2002)