BARANG BUKTI DAN PENGATURANNYA DI DALAM KUHAP DAN KUHP

BARANG BUKTI DAN PENGATURANNYA DI DALAM KUHAP DAN KUHP

  July 15, 2019    Ilmu Hukum Indonesia

---

Tentang pengertian barang bukti, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian, dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Menurut Andi Hamzah benda yang dapat disita adalah berupa “yang dipergunakan melakukan delik" yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan dan “benda yang menjadi objek delik" serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan". [1]

lstilah yang umum yang digunakan dalam praktik penanganan suatu perkara pidana terhadap barang bukti yang dimaknai sebagai alat/benda baik yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maupun barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi:  

1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut “instrumental delicti"). 
2. Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga “corpora delicti”). 
3. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempuyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian.  
4. Barang buku pengganti misaInyn objek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio misalnya. dalam hal ini radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti. [2]

Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dlsebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah:  

• Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pldana atau sebagai hasil dari tindak pidana;  
• Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya:  
• Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;  
• Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;  
• Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara Perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP).  

Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHAP, yaitu: benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (dolusi), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam undang-undang;  

Pada umumnya sifat-sifat perampasan barang bersifat fakultatif (boleh dirampas) tetapl kadang-kadang harus dirampas (imperatif) misalnya dalam Pasal 250 bis, Pasal 261, dan Pasal 275 KUHP. Barang yang dapat dirampas berdasarkan putusan hakim (Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP) sebagai hukum tambahan, adalah barang-barang yang dapat disita oleh penyidik.  

Menurut Andi Hamzah pembatasan Pasal 39 ayat (1) tersebut adalah bahwa “telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan" diperluas oleh ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana, perampasan barang-barang tertentu dapat dijatuhi kepada pelaku asal telah ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah perundang-undangan terhadap tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Iain-lain. [3]

Catatn kaki

1 Andi Hamzah. “Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia” (Jakarta: Pradnya Paramita. 1993)hlm. 150.   

2 Soesilo Yuwono. Penyelesaian perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur (Bandung: Alumni. 1982), hlm. 95. 

3 Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 152.