No posts with label HUKUM ACARA PERDATA. Show all posts
No posts with label HUKUM ACARA PERDATA. Show all posts
Subscribe to:
Posts (Atom)
Popular Posts
-
Hakim dalam melakukan penafsiran hukum diwajibkan memahami maksud dan kehendak pembuat undang-undang, sehingga tidak menyimpang dari m... -
Kaidah-kaidah Ushul Fiqh Kaidah Ushul Fiqh yang ke-1 Segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan apa yang didapatkan ialah apa yang t...
-
Hukum yang Berisi Ketentuan-Ketentuan yang Memaksa dan Hukum yang Berisi Ketentuan yang Mengatur (Dwingendrecht en Aanvullendrecht) a... -
Dalam buku Cliteur-Ellian (supra), penggolongan “objektief recht” dan “subjectief recht” ada dalam rubrik penggolongan hukum. Untuk me... -
A. Kesengajaan (Dolus) Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau ... -
Di dalam UUDS 1950 pernah disebutkan beberapa lapangan hukum yaitu dalam pasal 102 dan 108. Yakni sebagai berikut: Dalam pasal 102 UUD...
-
Asas-asas hukum acara perdata ialah sebagai berikut: 1. Hakim Bersifat Menunggu Asas dari hukum acara perdata pada umumnya,... -
Berikut ini adalah 99 kaidah fiqih yang dikutip dalam kitab syarah al-Qawaid al-Fiqhiyyah karya Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zurqan: [1]...
-
“Kesulitan juga timbul (dihadapi) apabila di satu pihak ada tuntutan menyelesaikan suatu petitiwa hukum, sedangkan di pihak lain rumus... -
Pada dasarnya HIR/RBg tidak mengatur tentang penggabungan (kumulasi, samenvoging van verordering, objective cumulatie, atau samenloop ...